Radarmaluku.id, Namlea – Pemerintah Provinsi Maluku bersikap tegas soal aktivitas tambang emas ilegal di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam melihat kerusakan lingkungan dan korban jiwa terus berjatuhan.
“Kami tidak akan membiarkan Gunung Botak terus dirusak tambang ilegal. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan terukur. Keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan jadi prioritas utama,” kata Lewerissa kepada wartawan, Jumat (19/7/2025).
Baca Juga : Jalan Leksula–Namrole Rusak Parah, Warga Ancam Lapor KPK
Menurutnya, aktivitas tambang liar yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu telah menyebabkan kerusakan parah, termasuk pencemaran akibat bahan kimia berbahaya seperti merkuri dan sianida.
“Paparan bahan kimia itu sudah bikin warga sakit. Ada yang sampai dirawat di RSUD Namlea. Ini sudah tidak bisa dibiarkan,” tegasnya.
Lewerissa menambahkan, Pemprov Maluku sedang menjalin koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menertibkan kegiatan tambang ilegal. Dia juga meminta dukungan dari semua pihak agar langkah ini bisa berjalan lancar.
“Kami minta semua elemen—masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparat keamanan—bersatu jaga Pulau Buru dari kerusakan lebih lanjut,” ujarnya.
Seperti diketahui, aktivitas tambang di Gunung Botak didominasi oleh penambang rakyat dari berbagai daerah. Mereka menggali lubang vertikal atau horizontal sedalam 5–10 meter untuk mencari batu mengandung emas.
Baca Juga : Pemerintah Kota Tual Hadiri Pemakaman Komisioner Bawaslu, Wujud Empati dan Penghormatan Terakhir
Meski tambang ini memberi penghasilan bagi sebagian warga, dampaknya cukup serius, mulai dari gangguan kesehatan, kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga masalah hukum.
Pemprov Maluku menegaskan, langkah penertiban bukan hanya soal hukum, tapi soal masa depan generasi di Pulau Buru. (Arf)
Responses (5)